Khusunyapada perkara perdata yang telah didaftarkan di Pengadilan, Ketua Majelis pemeriksa perkara memiliki kewajiban untuk memanggil para pihak.Namun senyatanya pada perkara perceraian, Tergugat atau Termohon dialamatkan sesuai dengan identitas Kartu Tanda Kependudukan.Sedangkan Tergugat atau Termohon berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilanuntuk perceraian terbagi menjadi 2, Pengadilan Agama yang diperuntukkan untuk pasangan beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk pasangan Non-Muslim. Untuk memperlancar proses persidangan Anda, perhatikan berbagai persyaratan berikut yang harus disiapkan. Syarat Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama PutusanPengadilan Agama Praya Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Pra. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Kewarisan pada khususnya tentang "Penyelesian Perkara Waris Di Pengadilan Agama.". Manfaat praktis mengajukangugat cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan register Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta, apabila dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sudah benar apabila perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Baturaja. perkaradi pengadilan ada penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya (jurisdictio contentiosa). Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan. (Dr.Mardani, 2009: 43) 2.1.4 Prosedur Pengajuan Cerai Gugat Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya Pemeriksaansecaraverstek terhadap Perkara perceraian tetap harus melalui prosespembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkanpemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dantidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 Komulasiobyektif dalam praktik di Pengadilan Agama kemungkinan terjadi dalam perkara perceraian yang digabungkan dengan tuntutan nafkah madhiyah, nafkah anak, pemeliharaan anak , dan nafkah iddah, Hal ini dimungkinkan karena masih terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama. 2. Subyective Comulatie (penggabungan subyektif). Diantaraperkara yang disebutkan di atas, maka bidang perdata perkawinan merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat 2 bahwa perkawinan memiliki 22 jenis perkara, salah satunya yaitu mengenai pemeliharaan anak atau pengasuhan anak yakni terdapat pada pasal 11, 12 QstrnJ.